Kubu Moeldoko Daftar Kepengurusan PD, Begini Aturan Main di Kemenkumham

wordpress
Jakarta – Kubu Partai Demokrat KSP Moeldoko mengklaim sudah mendaftarkan hasil dari agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa atau KLB ke Kemenkumham. Lalu, bagaimana aturan pendaftaran kepengurusan baru parpol ke Kemenkumham? Aturan terkait pendaftaran kepengurusan baru partai politik ini sudah diatur dalam Permenkumham No 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan parpol wajib didaftarkan ke Menkumham melalui permohonan. Permohonan diajukan secara elektronik via laman resmi Dirjen AHU. Begini bunyi pasalnya: Pasal 2 (1) Pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, dan perubahan kepengurusan Partai Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Pemohon mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pasal 3 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, merujuk pada pasal 5 ayat 3 (e) disebutkan bahwa kepengurusan pada setiap daerah provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pendaftar juga diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik; b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik; c. surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan tingkat kecamatan; d. surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah provinsi; e. surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah kabupaten/kota; f. surat keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan domisili Partai Politik; g. surat keterangan domisili Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis; h. fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi; i. surat pernyataan sebagai pengurus Partai Politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan j. fotokopi rekening atas nama Partai Politik. Selanjutnya, pasal 6 menjelaskan bahwa pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan secara fisik kepada menteri paling lambat sebelum pendaftaran pendirian badan hukum berakhir. Hasil verifikasi nantinya akan dituangkan dalam Keputusan Menkumham. Hasil verifikasi paling lama 15 hari sejak verifikasi dimulai. Keputusan ini disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu tujuh hari. Begini bunyi aturannya: Pasal 8 (1) Hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Menteri. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Pasal 9 (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan Sebelumnya, diberitakan bahwa Kubu Moeldoko menegaskan hasil KLB Deli Serdang tersebut sudah didaftarkan ke Kemenkumham kemarin, 15 Maret. “Kemarin sudah daftar (ke Kemenkumham), sudah selesai,” kata Ketua Dewan Pembina PD versi KLB Marzuki Alie kepada wartawan, Selasa (16/3/2021). Marzuki Alie menyebut kubu Moeldoko saat ini tinggal menunggu surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. SK tersebut, menurut Marzuki Alie, dinilai sudah cukup untuk keabsahan partai. “Ya menunggu pemanggil, kalau sudah keluar SK, sudah cukup,” ujarnya. Ketua DPR RI periode 2004-2009 ini justru menyinggung aksi safari politik Partai Demokrat (PD) kubu Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Marzuki Alie menyebut safari politik itu seperti ‘kebakaran jenggot’. “Semuanya bilang kita stres, kita ini nggak ada dokumen, kita ini, ya sudah biarin saja, narasi-narasi yang bilang kita ini ilegal, ngapain dia safari ke mana-mana. Safari keliling, KPU, ke Menko Polhukam Mahfud, Menteri Hukum, aduh ke mana-mana, daerah-daerah lapor ke Kanwil wilayah, kayak orang kebakaran jenggot, katanya KLB ilegal,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.